Masih banyak anak-anak terpaksa menghabiskan waktu di sawah, dan tak jarang menikah di usia dini akibat keterbatasan akses pendidikan
Bulan Maret 2024 lalu kita dikejutkan dengan viralnya seorang siswi, di Labuhan Batu, Sumatera Utara, yang dikabarkan telah diusir dan dikeluarkan dari sekolahnya gara-gara tidak bisa membayar uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan baju olahraga.
Di bulan yang sama, publik dikejutkan viralnya seorang bocah berusia 9 tahun bernama Nuraeni di Sulawesi Selatan (Sulsel), harus mengasuh sang adik, sambil belajar di sekolah, setelah ibunya meninggal akibat kanker.
Siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Maddakko Kabupaten Sinjai, Sulsel harus menggendong adiknya yang masih balita, Akbar (2) terpaksa ‘menjadi ibu’ dan harus kehilangan masa mudanya.
Sebelumnya, tahun 2021, sebuah video viral memperlihatkan anak-anak sekolah di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat bertaruh nyawa dengan cara bergelantungan melewati jembatan gantung rusak di Desa Pamoseang, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar).
Dalam sebuah berita di media dilaporkan, siswa-siswi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, terpaksa harus berjalan kaki selama 2 jam menuju sekolah.
Sementara sejumlah pelajar di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat harus berjalan kaki berjam-jam untuk bisa sampai ke sekolah. Hal itu dilakukan karena tidak ada transportasi umum.
Kesempatan Pendidikan
Indonesia merupakan wilayah yang sangat luas yang terdiri dari ribuan pulau sehingga tidak heran jika banyak sekali permasalahan yang timbul, tidak meratanya kesempatan mendapat pendidikan.
Berdasarkan data Worldtop20.org peringkat pendidikan Indonesia pada 2023 berada diurutan ke 67 dari 209 negara di dunia. Urutan Indonesia berdampingan dengan Albania di posisi ke-66 dan Serbia di peringkat ke-68.
Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengidentifikasi 9.449 desa di Indonesia yang masuk dalam wilayah khusus berdasarkan kondisi geografis.
Sementara data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), pada tahun 2023 merilis masih ada 32 daerah tertinggal.
Belum lama ini Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengkritisi permasalahan terkait pemerataan akses pendidikan ini.
“Pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat harus diwujudkan dengan segera mengatasi berbagai masalah yang ada, sebagai bagian upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan amanah konstitusi kita,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat.
Menurut Lestari, adanya pemerataan akses pendidikan berpotensi menghasilkan sumber daya manusia (SDM) nasional yang lebih berkualitas.
Sayangnya, hari ini masih banyak anak-anak terpaksa menghabiskan waktu untuk bekerja di sawah atau ladang. Tak jarang para orang tua sering kali mendukung anak menikah usia dini.
Saudara dan teman-teman kita yang di daerah pedalaman tentu juga ingin menempuh pendidikan yang sama, seperti halnya pendidikan anak anak lain di kota-kota besar.
Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dijamin UUD NRI tahun 1945 pasal 31, yang menyatakan setiap warga negara berhak atas pendidikan secara merata dan pemerintah mengupayakan serta menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketaqwaan, dan akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Investasi Masa Depan Bangsa
Pendidikan yang merata dapat menjembatani kesenjangan ekonomi dan meningkatkan mobilitas sosial, yang akhirnya menciptakan kehidupan lebih inklusif dan adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan sama untuk mencapai kehidupan lebih baik.
Selain investasi bernilai ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup seseorang, pendidikan diyakini sebagai investasi modal manusia (human capital investment) masa depan.
Pengajar Universitas Bina Nusantara Heru Widoyo mengatakan, pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk SDM, yang bertujuan “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”.
Oleh sebab itu, kata dia, setiap anak bangsa wajib mendapatkan pendidikan yang layak, sesuai, dan setara.
Karenanya, dalam acara debat lalu, Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik pemerintah yang dinilai masih pelit mengeluarkan anggaran pendidikan, padahal hal itu adalah investasi jangka panjang.
“Negara jangan pelit kalau bicara tentang investasi di bidang pendidikan dan jangan pelit kalau sama guru,” ungkap Anies di Senayan JCC.
Syahraini Tambak, M.A, dalam bukunya “Membangun Bangsa Melalui Pendidikan” menyebut, pendidikan harus dijadikan prioritas utama bila bangsa ini menginginkan ingin makmur dan maju.
“Maju secara ekonomi, politik, hukum, budaya, peradaban dan lain sebagainya, maka jawabannya harus didasari dan dimulai dari pendidikan berkualitas untuk anak-anak bangsa hingga melahirkan manusia kreatif, tangguh, berkarakter, bermartabat, dan kompetitif,” tulisnya.
Tanggung jawab atas kesejahteraan anak-anak dan adik-adik kita di tempat terbatas dan terpencil, yang belum bisa merasakan hak mendapatkan pendidikan bukan hanya tugas orang tua, guru, atau aparat desa, tapi ini adalah tugas kita semua.
Sebagaimana kata pepatah dari Benua Afrika; The child who is not embraced by the village will burn it down to feel its warmth (jika anak tidak dapat kasih sayang dan pendidikan, kelak dia akan membuat kerusakan di rumahnya/kampungnya sendiri).*
Ribuan Dai Membangun Negeri
Dengan didukung 287 Pondok Pesantren dan kiprah lebih 5000 dai, BMH mendukung pendidikan anak, membantu membangun negeri
Hari itu Ustadz Alimuddin (42) sibuk mengajar tahsin para santri, sampai tidak tahu jika ada kunjungan tim relawan Laznas BMH Kaltim menghampirinya. Alimuddin adalah dai di PP Ar-Rohmah Jl. Mulawarman Desa Miao Baru Kec. Kombeng Kab. Kutai Timur.
Dai binaan BMH ini sehari-hari sebagai guru dan dai masyarakat di pedalaman Kutai Timur, bertekad mewakafkan diri mencerdaskan umat agar memperoleh pendidikan layak, sekaligus bisa membaca Al-Quran.
“Alhamdulillah, dukungan para dermawan memudahkan kami berdakwah dan mengajarkan agama anak-anak di pedalaman,” ujar Ustadz Alimuddin, yang telah 7 tahun membina muallaf dan masyarakat desa setempat.
Di tempat lain, tepatnya Kepulauan Kangean dan Kepulauan Sabuntan Sumenep, Jawa Timur, Laznas BMH membagikan mushaf Al-Quran untuk santri dan mualaf pedalaman.
Minimnya ketersediaan Al-Quran membuat para santri harus rela bergantian mengaji. Tak jarang dijumpai Al-Quran yang ada sudah rusak dan kurang layak untuk digunakan.
Melalui BMH Peduli, total sudah 1.313 paket mushaf Al-Quran terdistribusi dan menjangkau 24 Kabupaten di Jawa Timur, kata Kadiv Program dan Pemberdayaan BMH Jatim, Imam Muslim.
Di Bontang Utara, tepatnya di RQH (Rumah Qur’an Hidayatullah) Ad-Dhuha Lang-lang di Jalan Aip 11 KS Tubun, Api-api Bontang Utara, Laznas BMH menyalurkan amanah untuk anak-anak dhuafa agar tetap bisa mengaji secara gratis.
Di pedalaman Kalimantan Timur, tepatnya di Rumah Quran (RQH) Hidayatullah Mahakam Ulu, 2 Maret 2024 lalu, tim BMH meluncurkan “Program Sekolah Tapal Batas”.
BMH bersama sahabat donatur bersama-sama membantu anak-anak di pedalaman yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan sekaligus belajar Al-Quran.
“Tentu kami berharap anak-anak santri di sini mendapatkan kesempatan untuk belajar, agar menjadi anak-anak yang cerdas, taat beribadah, dan memiliki akhlak yang mulia,” ungkap M. Taufiq, Da’i Tangguh BMH yang berdedikasi di Mahulu.
Di perbatasan lain, tepatnya di Kampung Tanjung Batu Kec. Pulau Derawan, Kab. Berau, BMH Kaltim menerjunkan da’i ke pedalaman dan pesisir. Dai diterjunkan untuk mewujudkan pendidikan dan pelajaran agama yang layak.
“Alhamdulillah, dengan keterbatasan yang ada, perjalanan dakwah di Kampung Tanjung Batu ini senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran,” Ustadz Faiz Ghufron Muhammad, salah satu dai yang diterjunkan ke medan dakwah.
Sementara di tengah hutan belantara Jambi, BMH menerjunkan Ustadz Bima Ardiansyah untuk mendidik dan mengajarkan Al-Quran di Suku Anak Dalam. Kehadirannya telah memberikan cahaya harapan baru, banyak anak suku bisa membaca, menulis dan membaca Al-Quran.
“Ustadz Bima sangat baik mengajar kami semua di sini,” katanya Aminah (8 tahun), salah satu murid di Desa Adat Berumbung Bandung Tigo Kejasung, Kec. Muaro Sebo Ulu, Kab. Batanghari, Kota Jambi.
Pendidikan Layak
Untuk diketahui, Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) merupakan lembaga amil zakat dengan memiliki 30 Kantor Perwakilan Provinsi dan 97 kantor layanan gerai zakat di Kabupaten Kota.
Melalui program pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan dan ekonomi, BMH berkeinginan menjadi perantara kebaikan dalam menunaikan ZISWAF, didukung keterlibatan ribuan dai yang siap diterjunkan di pedalaman dan lokasi terpencil.
“Hingga saat ini kami bekerjasama dengan 287 Pondok Pesantren dengan kiprah lebih 5000 dai yang menyebar seantero Nusantara, “ ujar Kepala Humas BMH Pusat.
“Bantuan donatur telah menjangkau ribuan keluarga dhuafa. Kami berharap mereka lebih berdaya dan mandiri, dan bisa membantu ribuan anak usia sekolah mendapatkan pendidikan layak agar kelak bisa membangun negeri,” tambahnya.*
