Waktu menunjukkan pukul 09.30 WIB di ruang tunggu Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Suasana terasa berbeda dari biasanya. Pemandangan dipenuhi oleh penumpang berkopiah hitam atau peci putih dengan baju koko, sebagian besar berambut putih dan berjanggut. Tak ketinggalan, ibu-ibu berjilbab anggun turut mengisi deretan kursi, bercengkerama dengan hangat dan diselingi tawa lepas yang membawa kehangatan di ruangan ber-AC tersebut.
Para ‘sesepuh’ ini adalah peserta Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa VIII se-Indonesia yang akan digelar di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Acara tahunan ini berlangsung di Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungaliat, Bangka, selama tiga hari. Deretan agenda besar, mulai dari pelaksanaan Haji hingga kedaulatan nasional di tengah geopolitik global, telah siap untuk dikaji. Nama-nama tenar seperti Menteri Agama RI, KH. Yaqut Cholil Coumas, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Dr. H.C. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, hingga Menteri Pertahanan RI, Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Prabowo Subianto, juga dijadwalkan hadir.
Dalam kegiatan besar ini, Baitul Mal Hidayatullah (BMH) ikut ambil bagian dengan mengutus Ustadz Naspi Arsyad, Lc, anggota Badan Pengawas Syariah (BPS) BMH, sebagai peserta. Partisipasi ini menunjukkan komitmen BMH sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional untuk terus berkontribusi nyata terhadap umat Islam, baik secara finansial maupun pemikiran.
Dalam laporannya dari arena acara, Naspi Arsyad menyatakan rasa syukurnya dapat hadir di Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa VIII, bertemu dengan para panutan umat, dan mendengar langsung pemikiran mereka.
“Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia setiap tiga tahun sekali. Pertama kali diadakan pada tahun 2003 di Jakarta, dan terakhir pada tahun 2021 juga di Jakarta. Berbagai masalah keagamaan, kebangsaan, dan perundangan telah dibahas dan diputuskan dalam forum ini,” ujarnya.
Menurut keterangan tertulis dari MUI, selain menjawab masalah aktual keagamaan, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia juga bertujuan meneguhkan posisi Komisi Fatwa MUI di pusat dan daerah, serta menjadi ajang musyawarah bersama Lembaga Fatwa Organisasi Kemasyarakatan Islam yang ada di Indonesia. Forum ini juga memberikan ruang partisipasi bagi Komisi Fatwa Daerah, Lembaga-Lembaga Fatwa Ormas, ulama, pesantren, dan cendekiawan dari perguruan tinggi Islam.
Prof. Dr. Asrorum Niam Shaleh, Ketua Komisi Fatwa MUI, menegaskan, “Dalam Ijtima’ Ulama ini kita akan membahas masalah sosial kebangsaan dalam konteks agama, baik untuk menegakkan kedaulatan bangsa kita maupun bangsa lainnya, serta kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan seperti isu kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel.”
Forum ini juga akan membicarakan prinsip umum Fikih Hubungan Antar Umat Beragama, termasuk nasib Rohingya dan saudara kita di India. Tak ketinggalan, Fikih Salam Lintas Agama yang sering menjadi polemik antar umat beragama juga akan dibahas, seperti apakah forum multi agama harus diawali dengan salam berbagai agama atau cukup dengan salam satu agama yang dominan.
Dengan partisipasi aktif dari BMH melalui KH Naspi Arsyad, diharapkan forum ini kian dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menyelesaikan berbagai masalah keagamaan dan kebangsaan yang dihadapi umat Islam di Indonesia.*/Herim
