Bagusnya negeri dan bangsa ini akan mengangkat marwah dan muru’ah santri dan umat Islam sendiri
Hari Ahad, 20 Oktober 2019, sekitar pukul 13.45 WIB, KH. Maruf Amin meninggalkan kediamannya di Jalan Situbondo, Jakarta Pusat. Didampingi sang istri, Wuri Estu Handayani mantan Ketua Umum MUI Pusat itu mengenakan celana panjang hitam dan jas hitam ini akhirnya disumpah sebagai wakil presiden terpilih.
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” ucap pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Banten ini.
Sebanyak 689 anggota MPR hadir dalam Sidang Paripurna. Acara Pelantikan Presiden 2019 ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Pengambilan sumpah Kiai Ma’ruf Amin, secara simbolik merupakan keberhasilan kaum santri masuk ke kancah kekuasaan dan negara. Sebelumnya, ada representasi santri yakni; Dr. H. Hamzah Haz (Wakil Presiden RI ke-9, periode 2001-2004) dan KH Abdurahman Wahis (Gus Dur), sebagai Presiden RI ke 4 (periode 20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001).
Kiprah santri semakin diakui ketika dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang ditetapkannya Hari Santri Nasional pada 22 Oktober.
Selain itu, di kabinet Presiden Jokowi makin banyak alumni pesantren membersamai kabinet. Ada Prof Dr Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan), Mohammad Nasir (Menristek dan Pendidikan Tinggi), Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan di Kabinet Kerja 2014-2019), Lukman Hakim Saifuddin (menag masa pemerintahan SBY dan Kabinet Kerja era Presiden Jokowi).
Imam Nahrawi (Menpora Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla tahun 2014, hingga mengundurkan diri September 2019 karena kasus korupsi).
Wali Kota Depok (periode 2016-2021) Mohammad Idris, lumni Ponpes Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat (2013 – 2018), alumni Universitas Madinah. Mantam Wagub Jabat Uu Ruzhanul Ulum, Anies R Baswedan, Gubernur DKI Jakarta (2017-2022), alumni PP Pabelan Magelang, Dr Hidayat Nur Wahid, alumni Universitas Islam Madinah.
Garda depan perjuangan kemerdekaan
Tak bisa dipungkiri sejarah masa lalu mencatat bahwa santri memiliki peran penting dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia.
Banyak peperangan-peperangan besar justru melibatkan para santri dan tokoh agama Islam. Ada Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, Perang Aceh (sejak 1873 – 8 Februari 1904), serta pertempuran 10 Nopembar Surabaya yang dilakukan para santri dan ulama.
Dalam peristiwa pertempuran 10 November 1945, laskar Hizbullah dan Sabilillah yang anggotanya banyak terdiri dari para santri. Mereka berperan penting dalam perjuangan melawan Belanda-NICA yang dibantu oleh pasukan sekutu.
Adalah Jenderal Besar Soedirman, yang dikenal seorang santri, sekaligus guru di sekolah Muhammadiyah, panglima perang gerilya melawan Belanda.
Menunggu langkah santri
Santri memiliki makna orang yang mendalami agama Islam, atau orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Ia adalah seseorang yang dibekali ilmu agama sedari kecil sangat berbeda dengan orang-orang lain pada umumnya.
Santri adalah orang yang ditanamkan adab, akhlaq, dan nilai-nilai agama agar peka dengan lingkungan sekitar dan memahami kebutuhan sosialnya.
Sejak awal belajar, para santri selalu diajarkan memenuhi kewajiban melaksanakan amar ma’ruf (menyeru berbuat kebaikan) dan nahi munkar (mencegah kemunkaran) sesuai kemampuannya. Sebagaimana firman Allah Swt yang artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah daripada yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104
79 tahun kita merdeka, para santri sudah memegang kendali di semua lini. Saat ini sudah banyak santri menjadi menteri, anggota dewan, dokter, polisi, politisi, hakim, jaksa, dan profesi penting lainnya.
Jika di era 80-an sangat asing kita mendengar pejabat santri, tapi tidak dengan kondisi saat ini.
Lihat saja, betapa banyak anggota partai dari; PPP, Bukan Bintang, PKS, PKB, Gerindra, Golkar bahkan termasuk PDI-P yang kini berlatar belakang santri.
***
Hari ini kita juga menyaksikan banyak polisi santri, jenderal santri, hingga gubernur, wali kota dan bupati santri. Sayangnya, kemaksiatan masih merajalela, rasa keadilan, keamanan, dan ketenangan hidup, masih jauh dari harapan.
Korupsi dan suap merajalela, bahkan sebagian di antara yang terjerat adalah pejabat yang dulunya santri.
Fenomena ini mengingatkan kita dengan pesan Baginda Nabi Muhammad ﷺ bahwa akan datang pada manusia suatu zaman di mana kelak yang tersisa hanyalah orang-orang yang hina.
Ketika itu maksiat merajalela, perjanjian dan amanah telah bercampur (tidak menentu), dan perselisihan dimana-mana. Banyaknya kemaksiatan ketika amar ma’ruf nahi munkar telah diabaikan.
Kala itu, banyak orang baik diam melihat kemaksiatan dan kemunkaran. “Apakah kami akan binasa sementara orang-orang shalih masih ada di antara kami?” Beliau (Baginda Nabi) menjawab, “Betul, ketika kemaksiatan merajalela.” (HR: Al-Bukhari).
Para ulama mengatakan, diam terhadap kemunkaran dan kezaliman adalah setan bisu. Abu Ali Ad-Daqaq rahimahullah berkata: “Siapa yang diam saja, tidak menyatakan Al-Haq (kebenaran), maka dia adalah setan bisu.” (dalam Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, 2/20).
Pepatah mengatakan, jika ada satu orang berbuat jahat, maka keburukan dirasakan banyak orang, apalagi jika yang berbuat jahat banyak. Sebaliknya jika ada satu orang yang shaleh berbuat baik, kebaikan itu memberi warna sekitarnya, bayangkanlah jika orang yang baik sangat banyak.
Dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) VII Kontak Santri Agribisnis Indonesia (Konsain) di PP Syaichona Cholil, Sepinggan, Balikpapan, Wapres Ma’ruf Amin memberi pesan agar santri ikut melakukan perbaikan di semua sektor kehidupan.
Dan yang terpenting, tetap menjaga niat dalam menjalankan tugas perbaikan. “Bagi para santri, yang penting adalah melakukan perbaikan, bukan sekadar mencari kekuasaan,” ungkapnya.
Kini, saatnya peran para santri (khususnya yang diberi amanah kekuasaan dan jabatan, red) haru terjun diri. Berdiam diri melihat keburukan hanya akan membuat rusaknya negeri.
Sebaliknya bagusnya negeri dan bangsa ini akan mengangkat marwah dan muru’ah santri dan umat Islam sendiri.*
Jendela 2
Jihad Melawan korupsi
Jihad masa kini adalah perang dan jihad melawan korupsi
Sampai hari ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk Indonesia 2024 adalah 281.603.800 jiwa dan menjadi nomor empat terbanyak di dunia (Data BPS).
Di sisi lain, saat ini ada sekitar lebih dari 47.000 madrasah dan lebih dari 28.000 pondok pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama, dari hampir 400.000 sekolah di seluruh negeri.
Dulu, di tahun 80-an sangat asing mendengar “pejabat santri”, “jenderal santri”. Tapi hari ini justru sebalinya.
Hari ini banyak santri sudah menjadi anggota dewan, jadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, bahkan wakil presiden.
Meski para santri sudah terlibat di kekuasaan, berita tentang kurang sedap mengaitkan dunia santri masih terus terjadi.
Dalam beberapa tahun terakhir ini beberapa pesantren terus diguncang skandal penyalahgunaan wewenang. Ada penganiayaan, pelecehan seksual, terorisme hingga korupsi.
Faktanya, masih banyak pejabat dan kepala pemerintahan –termasuk berlatarbelakang santri– ada yang menjalankan praktik suap dan korupsi, hingga sudah masuk jeruki besi.
Menurut Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI) 2023, Indonesia mendapatkan skor 34 dalam skala penilaian 0-100. Angka ini menunjukkan korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dibandingkan rata-rata global yang hanya berada pada angka 43.
Dengan skor tersebut, Indonesia menempati peringkat 65 terburuk soal korupsi dari total 180 negara.
Dengan jumlah Muslim yang besar di dunia, Indonesia justru kalah dengan Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru. Denmark,yang menempati ranking pertama IPK zero korupsi.
Pada 2002 Munas Alim Ulama NU membahas hukuman bagi koruptor, money politics, serta hibah kepada pejabat. Dalam keputusannya, Munas menyebutkan; mengangkat definisi, tuntutan hukum, dan jenis sanksi kejahatan korupsi bagi koruptor. “Dalam pandangan syariat, korupsi merupakan pengkhianatan berat (ghulul) terhadap amanat rakyat. Dilihat dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian (sariqah), dan perampokan (nahb).”
Pada Muktamar 2004, NU membahas haramnya hukum menyuap dalam penerimaan PNS. Sementara pada forum Muktamar Ke-33 NU pada 1-5 Agustus 2015 di Jombang, Jawa Timur merekomendasikan “pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang meliputi sanksi moral, sanksi sosial, pemiskinan, ta’zir, dan hukuman mati sebagai hukuman maksimal..”
Sampai hari ini, Peringatan Hari Santri merupakan yang kesembilan kalinya sejak dideklarasikan Presiden Jokowi pada 22 Oktober 2015 lalu.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan warisan sifat atau DNA yang dimiliki santri sejatinya adalah pejuang anti-korupsi sejak era perjuangan silam.
Karenanya, bukan hal salah jika para santri harus punya I’tikad kuat berjihad melawan korupsi. “Karena itu jihad zaman now adalah perang terhadap korupsi. Santri harus kembali terpanggil untuk turun dan berperang melawan korupsi,” kata dia.*
