Permintaan maaf belum tentu bisa menebus hilangnya nyawa 85 Muslim, kecuali jika para jenderal dan pelaku pembantaian benar-benar dihukum berat
Thailand memperingati tragedi pembantaian Tak Bai setelah statuta pembatasan (statute of limitations) dalam kasus tersebut berakhir 20 tahun.
Dalam sistem hukum sipil, statuta pembatasan adalah tindakan legislatif yang menetapkan batas waktu maksimal bagi suatu kasus untuk diproses secara hukum.
Namun, ada permintaan agar pemerintah Paetongtarn mengeluarkan dekrit untuk memperpanjang statuta kasus tersebut.
Sejak peristiwa itu terjadi, tidak seorang pun menyerahkan diri, bertanggung jawab, dan ditangkap dalam kasus yang merenggut 85 nyawa Muslim di Thailand selatan.
Tak satu pun dari tujuh terdakwa, termasuk Jenderal Pisal Watthaawongkiri, diadili. Sampai saat ini Jenderal Pisal justru menjadi anggota parlemen untuk Partai Pheu Thai yang sedang berkuasa.
***
Pembantaian Tak Bai terjadi pada 25 Oktober 2004, setelah penangkapan enam relawan pertahanan desa di Provinsi Narathiwat. Mereka ditangkap karena dicurigai memberikan senjata kepada kelompok pemberontak.
Penangkapan ini memicu protes massal, dengan ratusan orang berkumpul di kantor polisi Tak Bai menuntut pembebasan para relawan. Demonstrasi ini berujung pada bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan.
Sebanyak 78 warga Muslim tewas akibat sesak napas dan mati lemas saat mereka diangkut dalam truk menuju pangkalan militer di Provinsi Pattani, dengan keadaan tangan ditali dan ditumpuk.
Tragedi ini mengguncang komunitas Muslim di Thailand selatan dan memicu seruan untuk keadilan.
Baru pada bulan Agustus tahun ini keluarga dan aktivis korban berhasil membawa kasus ini ke Pengadilan Provinsi Narathiwat. Kasus ini menyeret tujuh orang terdakwa.
Mereka adalah; Jenderal Pisal Wattanawongkiri, Mayor Jenderal Chaloemchai Wirunpetch, Pol Gen Wongkot Maneejan, Pol Letnan Jenderal Manoj Kraiwong, Kepala Kepolisian Provinsi 9, Pol Mayor Jenderal Saksommai Phutthakul, Siwa Saengmanee, Wichom Thongsong, kemudian gubernur Narathiwat.
Jaksa penuntut umum kemudian setuju untuk mendakwa kelompok kedua yang terdiri dari delapan orang dalam sebuah kasus di hadapan Pengadilan Provinsi Pattani.
Kelompok lain yang ikut terlibat dalam proses membawa korban di kendaraan yang mematikan adalah; Mayor Jenderal Chaloemchai Wirunpetch, Letnan Kolonel Prasert Mattam, Sub Letnan Nutthawut Luamsai, Wissanu Loetsongkram, Letnan JG Wissanukorn Chaisan, Piti Yarnkaew, CPO3 Ratchadet Sisuwan dan Letnan Ritthirong Promrit.
Panglima tertinggi militer saat itu adalah Jenderal Prawit Wongsuwon, yang terus memainkan peran penting dalam politik Thailand saat ini.
Kelompok Hak Asasi Manusia PBB telah mengeluarkan pernyataan keprihatinan karena pelaku masih bebas.
Pembantaian itu terjadi ketika kekuasaan Thaksin Shinawatra, bapak Paetongtarn Shinawatra, Perdana Menteri Thailand saat ini. Thaksin meminta maaf atas insiden itu dua tahun lalu, tapi tidak mau bertanggung jawab.
Pada Kamis 24 Oktober 2024 lalu, Paetongtarn Shinawatra menyampaikan permintaan maaf, sebagai bagian dari upaya pemerintah menutup luka atas insiden tersebut.
“Saya meminta maaf atas nama pemerintah atas apa yang terjadi di Tak Bai 20 tahun lalu,” ujar Paetongtarn, dan berjanji memberi uang ganti rugi pihak keluarga.
Permintaan maaf Paetongtarn, mungkin bisa diterima, tapi yang diperlukan adalah langkah-langkah konkret bernama keadilan. Jika ini dilakukan, ketegangan antara Pemerintah dan Muslim di Thailand selatan yang telah berlangsung lama boleh jadi segera berakhir.*
